TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau beneficial ownership (BO) dari aktivitas perekonomian akan meningkatkan kepercayaan investor. "Kalau ada yang invest di pertambangan, harus jelas siapa pemiliknya, perusahaan mana yang menjadi pemilik berikut nama pemiliknya," ucap Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017.
Sebanyak 52 delegasi negara anggota Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menghadiri acara Global Conference of Beneficial Ownership Transparency di Jakarta. Mereka hadir untuk membahas transparansi BO dari aktivitas perekonomian. Konferensi ini adalah bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas. Agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas itu di antaranya pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif, dan investasi.
Baca: Pengusaha Bioskop yang Transparan Bakal Dapat Insentif
Selain itu, pertemuan ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan ekonomi nasional. "EITI mendorong negara yang punya sumber daya alam, seperti Indonesia serta negara Asia dan Afrika, menerapkan transparansi," ujar Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017.
Bambang menuturkan Indonesia telah mendorong sistem data yang lebih baik. Data tersebut antara lain basis data BO, data interfacing, dan data-data sumber daya alam.
Selain itu, ada pembenahan data keuangan dengan data perpajakan. Pemerintah juga telah mengusung kebijakan satu data satu peta. "Data-data yang baik adalah prasyarat untuk mempercepat penggunaan evidence based policy dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan," ujar Bambang.
Bambang mengatakan kepercayaan investor juga bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Data ini terkait dengan BO dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka.
Lebih jauh, Bambang menyatakan pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran publik dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. "Sehingga pemerintah tidak hanya transparan, akuntabel, serta inovatif, tapi juga berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsif."
